Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan : Kampus Berperan dalam Fasilitasi Pemberdayaan Desa

Menurut Fachri, banyak hal yang telah dilakukan desa untuk membangun desanya. “Pembangunan maupun pengentasan kemiskinan, tantangannya banyak. Terutama sebagian desa masih minim menciptakan sumber ekonomi baru bagi desa, masih memanfaatkan dana desa dengan konsumtif bukan produktif”, ujarnya, Rabu (4/1).

Pemerintah, imbuh Fachri, melalui UU Desa Rekognisi dan Subsidi, telah memberi kewenangan kepada desa. “Desa saat ini sangat mewah, memiliki uang dan kewenangan. Di sini, peran penting universitas untuk mendampingi, memfasilitasi dan mengadvokasi agar dapat memanfaatkan seluruh sumber daya di dalamnya. Ada tiga prioritas kita dalam penggunaan dana desa di tahun 2023, yaitu pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam”, jelasnya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa, menurut Kepala Dinas PMD Prov. Jatim, Ir. Budi Sarwoto, M.M, mengacu pada tiga pilar Nawa Bhakti Satya. “Tujuannya sendiri, adalah untuk menurunkan angka kemiskinan. Jatim penyumbang perekonomian terbesar kedua dgn angka 25, 21 %. jatim juga memiliki angka tertinggi kemiskinan nasional dan desa mandiri di jawatimur memiliki angka tertinggi se-Indonesia. di Jatim tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal, memiliki angka desa mandiri tertinggi. Hampir 25 persen desa di Jawa Timur sudah menjadi desa mandiri”, jelasnya.

Program Mahasiswa Membangun Desa 2023 merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Menurut Dr. Sujarwo, S.P., M.P., program ini akan dilaksanakan di 1000 desa. “Kegiatan ini akan dilaksanakan di sela semester 4 dan 5. Rencananya akan dilaksanakan pembekalan pada Februari dan Maret mendatang, dan untuk pelaksanaannya sendiri akan dilakukan mulai Juni sampai Agustus”, pungkas pria yang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian ini. (*)